Struktur Oraganisasi Direktora Jenderal Anggaran Republik Indonesia

12 Mar

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran adalah salah satu unit eselon I yang melaksanakan sebagian fungsi dari Kementerian Keuangan. Sentra dari peran Direktorat Jenderal Anggaran tersebut terletak pada tugasnya untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), kebijakan di bidang fiskal diarahkan pada keseimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui pengingkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara, serta dengan tetap mengupayakan penurunan defisit anggaran.

 

Image

Proses Tahapan Audit

26 Feb

STRUKTUR AUDIT KINERJA

Pd dasamya, struktur audit adl sama, hal yg membedakan adl spesific tasks pd tiap tahap audit yg menggambarkan kebutuhan dr masing-masing audit.

Scr umum, struktur audit terdiri atas:

1.   Tahap-tahap audit

2.   Elemen masing-masing tahap audit

3.   Tujuan umum masing-masing elemen &

4.   Tugas-tugas ttt yg diperlukan utk mencapai setiap tujuan

Audit kinerja mrp perluasan dr audit keuangan dlm hal tujuan & prosedumya.  Berdasarkan kerangka umum struktur audit di atas, dpt dikembangkan struktur audit kinerja yg terdiri atas:

1.   familiarization and planning phase

2.   audit phase

3.   reporting phase

4.   follow-up phase

TAHAP

ELEMEN

familiarization and planning phase ♫   survei pendahuluan

♫   Review SPM

audit phase ♫   Review hasil-hasil program

♫   Review ekonomi

♫   Review kepatuhan

reporting phase ♫   Persiapan laporan

♫   Review dan revisi

♫   Pengiriman dan penyajian laporan

follow-up phase ♫   Desain follow up

♫   Investigasi

♫   Pelaporan

TAHAP PENGENALAN & PERENCANAAN

Tahap pengenalan & perencanaan terdiri dr dua elemen:

  1. survei pendahuluan, bertujuan utk menghasilkan research plan yg detail yg dpt membantu auditor dlm mengukur kinerja
  2. review SPM, bertujuan utk mengembangkan temuan berdsrkan perbandingan antara kinerja & kriteria yg telah ditetapkan sblmnya.
Preliminary Survey

Auditor akan berupaya utk memperoleh gambaran yg akurat ttg lingkungan organisasi yg diaudit, terutama berkaitan dg

  1. struktur & operasi organisasi
  2. lingkungan manajemen
  3. kebijakan, standar & prosedur kerja

Deskripsi tsb akan membantu auditor utk:

  1. menentukan tujuan audit & rencana audit scr detail
  2. memanfaatkan sumber daya yg ada utk hal-hal yg sifatnya material
  3. mendisain tugas scr efisien & menghindari kesalahan
Control System Review
  1. Pd audit keuangan, audit dimulai dg review & evaluasi thdp SPI terutama yg berkaitan dg prosedur akuntansinya
  1. Pd audit kinerja, auditor hrs menelaah SPM utk menemukan kelemahan pengendalian yg signifikan agar menjadi perhatian manajemen & utk mettkan luas, sifat & waktu pekerjaan pemeriksaan berikutnya
  1. SPM memberikan gambaran ttg metoda & prosedur yg digunakan oleh organisasi utk mengendalikan kinerjanya
  1. Pengendalian manajemen bertujuan utk memastikan bhw tujuan organisasi dicapai scr ekonomis, efisien, & sesuai dg hukum & peraturan yg berlaku.

Tiga langkah prosedur audit yg dilakukan pd review sistem pengendalian:

  1. Menganalisis sistem manajemen organisasi
  2. Membandingkannya dg model yg ada.
  3. Mencatat dugaan thdp setiap ketidakcocokan/ketidaksesuaian

Pertanyaan yg diajukan auditor pada tahapan ini:

  1. Apakah organisasi membuat perencanaan  yg cukup? Apakah strategi utk mencapai tujuan telah ditetapkan? Apakah standar pencapaian tujuan juga telah ditetapkan?
  2. Apakah organisasi sudah terstruktur dengan baik untuk menjalankan aktivitasnya? Apakah sumber daya sudah tersedia dan terdistribusi dengan baik?
  3. Apakah rencana sudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan?
  4. Apakah kinerja telah dimonitor dengan menggunakan dasar/kriteria yang pasti? Apakah penyimpangan dari rencana semula diidentifikasi dan dianalisis dengan hati-hati? Apakah tindakan koreksi yang tepat waktu telah dilaksanakan?

Kriteria penilaian reliabilitas data dibagi dalam dua area, yaitu:

  1. Proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data
    1. Prosedur yang ada didisain untuk memastikan fairness, dependability, & reliability data.
    2. Terdapat pengendalian dalam proses pengumpulan dan penghitungan data untuk memastikan integritas data.
    3. Pengendalian yang telah ditetapkan sudah dijalankan.
    4. Terdapat dokumentasi yang memadai untuk menentukan integritas data.
    5. Kecukupan pelaporan data
      1. Data yang dikumpulkan dan dihitung, dibuat dengan dasar yang konsisten dengan tahun sebelumnya
      2. Kewajaran dan reliabilitas data disajikan dengan kriteria tertentu

Audit pada tahap pengenalan dan perencanaan mempersiapkan dokumen:

  1. Analitical memorandum berisi identifikasi kelemahan yang material dalam sistem pengendalian manajemen dan pembuatan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan tersebut
  2. Planning memorandum dibuat berdasarkan hasil review sistem pengendalian untuk menentukan sifat, luas, dan waktu pekerjaan audit berikutnya

Indikator kinerja dapat membantu pemakai laporan dalam menilai kinerja organisasi yang diaudit.

TAHAPAN AUDIT

Tahapan dalam audit kinerja terdiri dari tiga elemen, yaitu:

  1. program results review
  2. economy and efficiency review
  3. compliance review

Komponen audit adalah

  1. identifikasi lingkungan manajemen
  2. perencanaan dan tujuan
  3. struktur organisasi
  4. kebijakan dan praktik
  5. sistem dan prosedur
  6. pengendalian dan metodanya
  7. sumber daya manusia dan lingkungan fisik
  8. praktik pengelolaan staf
  9. analisis fiskal
  10. area khusus investigasi

TAHAPAN PELAPORAN

Laporan tertulis bersifat permanen dan sangat penting untuk akuntabilitas publik. Hal terpenting bahwa laporan tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang menerima dan membutuhkan.

Tiga langkah pengembangan laporan audit, yaitu:

  1. preparation
  2. review
  3. transmission

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan adalah:

  1. laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif
  2. auditor tidak boleh overstate
  3. informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten
  4. auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun yang buruk
  5. auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya

Keahlian yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh auditor agar menghasilkan laporan yang efektif adalah:

  1. 1.   Keahlian teknis

Keahlian yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan atau menyusun informasi audit menjadi sebuah laporan yang koheren

  1. 2.   Keahlian manajerial

Keahlian yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan masing-masing tahap audit untuk memastikan hasil akhir yang berkualitas dan tepat waktu.

  1. 3.   Keahlianinterpersonal

Keahlian untuk menjaga hubungan baik dengan auditee, kemampuan untuk menyampaikan temuan-temuan negatif menjadi kesempatan-kesempatan positif sehingga mampu meyakinkan manajemen atas potensi-potensi yang ada.

Kekhususan laporan audit kinerja terletak pada rekomendasi untuk perbaikan

 

Sistematika laporan audit kinerja, terdiri atas:

  1. Pendahuluan
  2. Umum
  3. Surat pengiriman atau memorandum
  4. Laporan ringkasan
  5. Daftar isi laporan secara keseluruhan
  6. Daftar tabel dan gambar
  7. Teks
  8. Pendahuluan
  9. Body atau badan, mencakup:

1)       Pengantar masalah (jika perlu)

2)       Temuan-temuan

3)       Kesimpulan dan rekomendasi

  1. Komentar auditee
  2. Referensi Masalah
  3. Footnotes
  4. Lampiran
  5. Bibliografi
  6. Komentar auditee (jika tidak dimasukkan ke dalam teks)
  7. Bahan referensi

Langkah-langkah dalam mengembangkan sebuah laporan audit adalah:

  1. Menyiapkan temuan-temuan secara individual
  2. Mengumpulkan semua referensi yang diperlukan untuk mendukung teks
  3. Menyiapkan teks
  4. menyiapkan laporan inti
  5. menyiapkan memorandum pengiriman laporan

Temuan audit merupakan building blocks laporan audit, maksudnya bahwa temuan audit akan disajikan secara tertulis  sesuai dengan permasalahan yang relevan dan material yang ditemukan selama audit, yang mencakup argumen yang logis & komplit dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

 

 

TAHAP PENINDAKLANJUTAN (FOLLOW UP)

Tindak lanjut didisain untuk memastikan/memberikan pendapat apakah rekomendasi auditor sudah diimplementasikan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan dari sisi auditor adalah:

  1. Dasar untuk melakukan follow up adalah perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen
  2. Pelaksanaan review follow up
  3. Batasan review follow up
  4. Implementasi rekomendasi
    1. Implementasi oleh unit kerja
    2. Implementasi oleh eksekutif
    3. Peranan auditor dalam implementasi rekomendasi audit (auditor hanya berperan sebagai pendukung)
    4. Peranan legislatif dalam implementasi rekomendasi audit (merupakan otoritas tingkat akhir yang dapat mengambil tindakan implementasi rekomendasi secara formal dengan mengadopsi peraturan, mosi, dlsb.)

Beberapa pendekatan implementasi rekomendasi oleh legislatif yaitu

  • Tindakan legislatif secara formal
  • Tindakan legislatif secara informal
  • Tindakan legislatif melalui anggaran

5. Pemeriksaan kembali secara periodik

Audit Kinerja, Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia

19 Feb

Audit Kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan terkait.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara kinerja dan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Fungsi audit kinerja adalah memberikan review independen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan.

Audit Kinerja ini lahir sebagai wujud ketidakpuasan masyarakat atas hasil audit keuangan yang  hanya menilai suatu kewajaran atas laporan keuangan semata, sedangkan masyarakat ingin tahu apakah uang yang mereka bayarkan telah dikelola dengan baik. Apakah uang itu digunakan untuk memperoleh sumber daya yang hemat (spend less), digunakan secara efisien (spend well), dan dapat memberikan hasil yang optimal (spend wisely).

Audit Kinerja perkembangannya bisa dilihat dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, audit kinerja merupakan perkembangan dari audit intern (internal audit) yang berkembang menjadi audit operasional (operational audit), dan selanjutnya menjadi audit manajemen (management audit) yang berfokus pada penilaian aspek ekonomi dan efisiensi. Selain itu ada juga audit program (program audit), yang bertujuan menilai efektivitas. Audit manajemen dan audit program inilah yang kemudian digabungkan menjadi audit kinerja (performance audit).

Sedangkan dari sisi eksternal, audit kinerja merupakan penjabaran dari principal-agent theory. Masyarakat sebagai principal/pemilik modal ingin modal yang mereka berikan dikelola dengan baik sesuai dengan efektif, efisien dan ekonomis oleh pemerintah selaku agent. Untuk itu, pemerintah harus menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Akuntabilitas kinerja pemerintah ini harus dinilai oleh pihak yang independen, yaitu auditor eksternal. Di sisi lain, audit kinerja juga didaulat sebagai pengganti mekanisme pasar.

Di Indonesia sendiri praktek dari Audit Kinerja terutama di sektor publik/pemerintah sudah dipraktekan demi terwujudnya good governance.

Praktek Audit Kinerja Pemerintah pertama kali dilaksanakan oleh Djawatan Akuntan Negara (DNA) sesuai dengan besluit No. 44 tanggal 31 Oktober 1936, dimana DAN bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu.

Pada Tahun 1956, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/BDS/V tanggal 19 Desember 1959, Djawatan Akuntan Pajak (Belasting Accountantsdienst) yang dibentuk tahun 1921 digabungkan dengan DAN.

Kemudian pada tahun 1961, keluar Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN). Kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. Pada tahapan ini DAN bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasannya.

Pada tahun 1963, dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1963 tentang pengawasan Keuangan Negara, dibentuklah Urusan Pengawasan pada Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan (Departemen Keuangan). Sedangkan di tiap Departemen dibentuk bagian Pengawasan Keuangan yang berdiri sendiri terlepas dari Bagian Keuangan Departemen yang bersangkutan.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1966, dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966. Tugas DDPKN (kini dikenal sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.

Pada tahun 1983, dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983, DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa, tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya.

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pada masa reformasi ini, BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good governance.

Lain halnya dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), yang telah lahir terlebih dahulu berdasarkan amanat Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 dan mengalami beberapa kali perubahan fungsi dan wewenang. Hingga akhirnya pada tahun 2002, dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002, menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Dengan munculnya kedua auditor tersebut, BPKP sebagai auditor internal, BPK sebagai auditor eksternal, maka perlu suatu standar atas Pemeriksaan terhadap Kegiatan Pemerintah di sektor Publik agar sumber daya yang dimiliki oleh negara dapat digunakan secara hemat, efektif, dan efisien. Lalu terbitlah Audit Kinerja, yang dapat di analisis melaui dua sudut pandang audit.

Saat ini Audit Kinerja di sektor Pemerintahan dinilai sangat penting dan masih terus dikembangkan oleh organisasi-organisasi Internasional terkait, karena dengan Audit Kinerja, Peningkatan Akuntabilitas Publik, dan Maksimalisasi Kualitas Kinerja Sektor Publik diharapkan dapat tercapai.

Sumber :

http://depkeu.go.id

http://bpk.go.id

http://bpkp.go.id

http://stan.ac.id

http://gao.gov

http://cag-bvg

http://gc.ca

http://rekenkamer.ni

http://vtv.fi

http://anao.gov.au

Quote

Never call an a…

17 Feb

Never call an accountant a credit to his profession; a good accountant is a debit to his profession

http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/accountant.html